BLOKBERITA.COM – Ketua ‘Migas Watch’ Rion Arios menegaskan kelangkaan gas elpiji 3 Kg semakin meresahkan masyarakat di berbagai daerah.
Kondisi ini memaksa warga mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.
Dugaan adanya praktik mafia migas di lingkungan Pertamina pun mencuat, menimbulkan keprihatinan berbagai pihak.
” Lihatlah masyarakat yang harus antri panjang hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3 Kg. Ini jelas ada penyebabnya. Siapa pelakunya? Tidak lain adalah mafia Migas. Pemerintah harus segera bertindak untuk memberantas bandit-bandit ini,” tegasnya pada wartawan di Medan, kemarin.
Menurutnya, indikasi keterlibatan mafia migas terlihat dari adanya distribusi yang tidak merata. Ia juga menduga praktik curang seperti penimbunan gas dan permainan harga oleh segelintir oknum tertentu menjadi penyebab utama krisis tersebut.
” Distribusi gas elpiji 3 kg kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar di tengah kesulitan masyarakat. Pemerintah harus turun tangan, mengusut tuntas dan menghukum pelaku yang terlibat,” paparnya.
Disisi lain, terkait pernyataan Ketua Migas Watch tersebut, Waliyono menekankan pentingnya reformasi tata kelola distribusi gas elpiji. Pertamina dan instansi terkait perlu memperketat pengawasan untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
” Masalah kelangkaan ini bukan sekadar urusan distribusi, tapi juga menyangkut pengawasan yang lemah. Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas mafia migas hingga ke akarnya,” ujarnya.
Kelangkaan elpiji 3 kg yang terus terjadi telah menyebabkan harga melambung di beberapa daerah. Masyarakat kecil yang bergantung pada gas bersubsidi menjadi pihak yang paling dirugikan. Migas Watch mendesak pemerintah segera melakukan langkah konkret agar tidak berlarut-larut.
Sebagai langkah awal, Migas Watch mengusulkan Audit Distribusi Gas. Sebab, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi elpiji untuk mengidentifikasi penyimpangan.
Kedua, Pengawasan Ketat. Pangkalan dan agen penyalur gas harus diawasi secara ketat, terutama di wilayah rawan penimbunan. Ketiga, sanksi tegas, dengan memberikan hukuman berat kepada pelaku penimbunan dan spekulan harga gas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kelangkaan elpiji 3 kg dapat segera diatasi, sehingga kebutuhan masyarakat kembali terpenuhi tanpa harus menghadapi antrian panjang maupun harga yang melambung tinggi. (JJ)
