BLOKBERITA.COM – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti BKPRMI, GMNI, HMI, KAMMI, dan IPNU, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor ULP PLN Sidikalang dan Kantor Bupati Dairi, Senin (15/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan pemutusan aliran listrik sepihak oleh PLN Sidikalang yang dinilai merugikan masyarakat.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga langsung mengundang perwakilan mahasiswa untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira Perdana Siagian, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, Bupati Vickner Sinaga yang juga merupakan mantan petinggi PLN, menegaskan pentingnya pelaksanaan prosedur yang sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak ingin persoalan ini berhenti di satu kasus saja. Semoga kejadian ini menyelamatkan kasus-kasus serupa di tempat lain. Saya ingin pastikan keadilan bagi masyarakat. Mari sama-sama lakukan perubahan demi perbaikan,” ujar Bupati Vickner.
Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira Perdana Siagian, secara terbuka mengakui adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemutusan aliran listrik. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang dirugikan.
“Kami meminta maaf atas kesalahan prosedur yang dilakukan staf kami. Saya sebagai pimpinan harus bertanggung jawab. Semua seharusnya berjalan sesuai prosedur. Jika ada keberatan, seharusnya disampaikan ke pihak PLN, bukan dengan tindakan sepihak,” ujar Wira.
Wira juga menambahkan bahwa sesuai arahan Bupati, pihaknya akan mengusulkan revisi terhadap prosedur pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), terutama jika pelanggan tidak berada di tempat saat pemeriksaan dilakukan.
Sebagai tindak lanjut, PLN berkomitmen untuk:
Memperbaiki jaringan kabel listrik yang semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat;
Memasang kembali meteran listrik pelanggan yang sebelumnya telah dicopot.
Selain persoalan listrik, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait dugaan praktik bisnis di lingkungan pendidikan, khususnya di SD Plus Ark Sidikalang.
Mahasiswa menilai adanya penjualan buku kepada siswa telah membebani orang tua dan tidak sejalan dengan prinsip penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Bupati Vickner Sinaga kembali mengambil langkah cepat dengan memediasi pertemuan antara mahasiswa, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Mariady Simanjorang, Kepala Sekolah, dan Ketua Yayasan SD Plus Ark.
“Saya pastikan, tidak boleh ada praktik bisnis di balik pendidikan. Aturan dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk disalahgunakan. Jika ada motif bisnis dalam pendidikan, itu tidak dapat dibenarkan,” tegas Bupati.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Mariady Simanjorang, menjelaskan adanya perbedaan aturan penggunaan dana BOS antara sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, SD Plus Ark Sidikalang telah menggunakan dana BOS sesuai ketentuan.
“Untuk sekolah swasta, 10% dari total dana BOS boleh digunakan untuk pembelian buku. Di SD Plus Ark, angkanya sekitar Rp33 juta, dan kami pastikan tidak ada pengurangan dari yang seharusnya dianggarkan,” jelas Mariady.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi akan mengawasi langsung tindak lanjut persoalan buku sekolah ini dan memastikan transparansi penggunaan dana BOS.
Sementara itu, Bupati Dairi menegaskan kembali komitmennya untuk menjamin keadilan dan tata kelola yang transparan di sektor pelayanan publik dan pendidikan.
“Pemerintah hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki. Semua harus berjalan dalam koridor aturan dan keadilan,” pungkasnya.
