BLOKBERITA.COM – DPRD Kota Medan resmi mengesahkan rancangan APBD kota Medan tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (26/11/25). Agenda rapat mencakup penyampaian laporan badan anggaran, pendapat fraksi, serta penandatanganan keputusan bersama antara dprd dan pemko medan.
Rapat dipimpin ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan Mpd.B didampingi wakil ketua DPRD Zulkarnaen serta anggota dewan lainnya. hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Walikota H. Zakiyuddin, para kepala Opd, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemko Medan.
Wong Chun Sen menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 telah melalui proses yang cermat dan transparan. ia menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Badan anggaran DPRD menetapkan struktur APBD 2026 terdiri dari pendapatan daerah sebesar rp 6,79 triliun, belanja daerah rp 6,90 triliun, dan pembiayaan Rp.105,07 miliar.
DPRD juga menyoroti pendapatan daerah yang masih perlu ditingkatkan, terutama dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, dan retribusi layanan publik. Untuk itu, penguatan pengawasan lapangan dan pembaruan data wajib pajak diminta dipercepat. DPRD juga telah membentuk pansus dalam rangka mendongkrak capaian pad.
Dalam catatan resmi, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemko medan. konsistensi perencanaan pembangunan diminta selaras dengan RPJMD, RPJPD, RKPD dan Kua-ppas agar tidak terjadi tumpang tindih program. Selain itu, akurasi data pembangunan, termasuk data kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan perlu divalidasi kembali agar penyusunan program lebih tepat sasaran.
DPRD juga menekankan perlunya efisiensi belanja, terutama untuk kegiatan non-prioritas dan perjalanan dinas. Menurut DPRD, anggaran harus lebih difokuskan pada sektor layanan dasar. dalam sektor pendidikan, Pemko Medan diminta menambah minimal 20 ribu kuota beasiswa bagi siswa SD dan SMP kurang mampu, mempercepat pembangunan ruang kelas baru, serta meningkatkan transparansi penyaluran BOS dan BOP Paud.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi layanan puskesmas 24 jam di kawasan padat penduduk, penguatan layanan ibu–anak, percepatan penanganan stunting, serta memastikan tidak ada penolakan layanan BPJS. Peningkatan fasilitas ambulans dan alat kesehatan juga menjadi catatan penting.
Untuk infrastruktur, Wong meminta percepatan penyelesaian ganti rugi lahan RTH, pembangunan drainase prioritas, perbaikan lampu jalan dan jalan lingkungan, serta pengawasan ketat proyek fisik agar selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi. DPRD juga menilai perlunya penambahan armada pengangkut sampah di tiap kecamatan, peningkatan pengelolaan tpa, serta upaya pengurangan sampah plastik.
DPRD turut menyoroti pengendalian inflasi, terutama stabilisasi harga beras. Dukungan bagi UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, pendampingan, serta penataan pasar tradisional dan PKL dinilai penting untuk memperkuat ekonomi lokal. Optimalisasi retribusi parkir, penertiban titik parkir ilegal, dan peningkatan kualitas angkutan massal juga menjadi perhatian.
Wong menegaskan bahwa peningkatan kinerja OPD menjadi kewajiban pada tahun 2026. Percepatan realisasi fisik dan keuangan yang sebelumnya rendah harus diperbaiki dan belanja modal diarahkan pada program prioritas, bukan kegiatan seremonial. Pengawasan APBD 2026 juga akan diperketat untuk memastikan tidak ada anggaran mengendap dan seluruh program berjalan sesuai jadwal.
Di akhir penyampaiannya, Wong mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat turut mendukung pelaksanaan APBD 2026. Menurutnya, DPRD kota Medan berkomitmen bekerja maksimal demi kemajuan kota dan kesejahteraan seluruh warga.(RS).
