BLOKBERITA.COM – Serangkaian bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa dalam jumlah tinggi. Banjir bandang, tanah longsor, hingga gempa mengguncang berbagai wilayah, menyebabkan ribuan rumah hancur dan banyak warga dilaporkan meninggal maupun hilang.
Ketua DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen Tarigan M.Pd.B, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut dan meminta pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional. Desakan itu disampaikan Wong saat diwawancarai pada Jumat (4/12/25) di Medan.
Menurut Wong, bencana beruntun yang terjadi telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, terisolasi akibat akses jalan rusak, serta kekurangan pasokan makanan dan air bersih di lokasi pengungsian. Ia menilai bahwa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan karena medan yang sulit ditembus.
“Korban selamat harus menjadi prioritas utama. Kondisi di lapangan sangat darurat, banyak pengungsi bertahan tanpa kepastian bantuan,” ujar Wong. Ia juga menekankan bahwa skala kerusakan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Data terbaru dari BNPB menunjukkan jumlah korban meninggal mencapai 836 orang hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB. Di Sumatera Utara tercatat 311 korban meninggal, di Sumatera Barat 200 orang, sementara sisanya berasal dari Aceh. Jumlah warga yang masih hilang mencapai 518 orang, terdiri dari 170 di Aceh, 127 di Sumatera Utara, dan 221 di Sumatera Barat.
Kerusakan infrastruktur juga sangat luas. Pusdatin BNPB mencatat 10.500 rumah rusak, 536 fasilitas umum terdampak, 25 fasilitas kesehatan rusak, 326 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, 185 rumah ibadah rusak, serta 295 jembatan tidak dapat dilalui.
Melihat kondisi tersebut, Wong menilai bahwa penetapan status bencana nasional sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan dan memastikan seluruh instansi pemerintah dapat bergerak lebih terkoordinasi. “Ini bukan bencana skala kecil. Pemerintah pusat harus turun penuh agar bantuan dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.(RS)
