BLOKBERITA.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan kunjungan investigasi langsung ke TKP 3 (tiga) anggota polisi yang gugur saat membubarkan arena sabung ayam di Umbul Karang Manik Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan pada Jum’at (11/04/2025).
Ketiga anggota kepolisian yang gugur tersebut yakni Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto dan Bhabinkamtibmas Polsek Negara Batin Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto juga personil Satreskrim Polres Way Kanan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta yang gugur pada Senin (17/03/2025).
Komisioner Pemantauan dan Pengawasan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat kunjungan investigasi pada pers, kemarin di Polsek Negara Batin Polres Way Kanan, menyampaikan bahwa kedatangan mereka untuk bersilahturahmi dengan keluarga korban dan tinjauan lapangan ke TKP terjadinya peristiwa penembakan terhadap 3 (tiga) anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Negara Batin dan Polres Way Kanan.
Uli Parulian Sihombing mengatakan mereka menggali fakta – fakta dilokasi dengan koordinasi bersama Polda Lampung, Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin dan juga didampingi oleh kuasa hukum para korban.
Di TKP terjadinya peristiwa penembakan tim Komnas HAM RI mengumpulkan sejumlah bukti mulai dari mengecek lokasi penembakannya, melakukan konfirmasi beberapa fakta termasuk lokasi korban ditembak di gelanggang sabung ayam dan juga beberapa tempat.
Uli Parulian Sihombing, menjelaskan Komnas HAM melakukan pemantauan, itu peran yang kami lakukan. ” Kami meminta keterangan ke berbagai pihak mulai dari Polda Lampung, Polres Way Kanan serta di RS Bhayangkara Polda Lampung yang melakukan otopsi,” sebutnya.
Selain itu, juga melakukan pendalaman informasi bersama pihak keluarga korban mengenai kronolgi peristiwa. Komnas HAM RI ingin memastikan terkait dengan proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik.
” Kami meminta adanya penindakan hukum yang adil dan transparan untuk kasus penembakan ini dan kami memastikan adanya pemulihan untuk keluarga korban, baik untuk anggota keluarga dan pemulihan lainnya terkait dengan ada bantuan psikologi,” jelasnya.
Karena keluarga mengalami trauma, kami ingin memastikan juga adanya konpensasi dan restitusi karena ini juga untuk korban.
Untuk itu, Komnas HAM akan koordinasi juga dengan berbagai kementerian lembaga untuk pemulihan korban. ” Nah tentu kami akan mengawal penegakan hukumnya, yang kami minta adalah agar penegakkan hukumnya adil dan transparan,” pungkasnya. (J J).
