BLOKBERITA.COM – Komisi VI DPR RI memastikan kesiapan PT. Pelni dan PT. ASDP Indonesia Ferry dalam melayani lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Jumat (6/12/2024).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Khalid, menyatakan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang, yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.
“Kesiapan Pelni dan ASDP untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah, telah dilakukan. Pergerakan penumpang pada masa mudik dan arus balik diperkirakan mencapai 10.000 hingga 500.000 orang. Secara sarana, prasarana, maupun kesiapan SDM, semuanya telah dipersiapkan dengan sangat baik,” ujar Nurdin Khalid di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ia juga menyoroti pentingnya mengantisipasi tantangan cuaca ekstrem yang dapat menghambat keberangkatan kapal. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Pelni dan PT ASDP telah menyiapkan sistem TASPOS (Transportasi Pos-pos) guna mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan. Sistem ini memungkinkan penumpang yang terdampak diarahkan ke kapal alternatif atau diberikan layanan memadai selama menunggu keberangkatan.
“Ketika terjadi cuaca ekstrem dan kapal tidak bisa berangkat, penumpukan penumpang di pelabuhan akan dikelola melalui TASPOS. Dengan begitu, pelayanan kepada penumpang bisa segera dilakukan,” tambah Nurdin Khalid, politisi Fraksi Partai Golkar dari Dapil Sulawesi Selatan II.
Selain kesiapan teknis, Komisi VI DPR RI juga mendorong PT Pelni dan PT ASDP untuk memastikan kenyamanan penumpang. Fasilitas ruang tunggu yang memadai, kebersihan, serta penerapan protokol keselamatan menjadi perhatian utama. Semua ini merupakan bagian dari peningkatan standar operasional selama musim libur akhir tahun.
Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman selama libur Natal dan Tahun Baru. Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus memantau kesiapan pelayanan transportasi publik demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.(RS/**)
