BLOKBERITA.COM – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian, agar dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.
“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, Senin (9/12/2024).
Dalam keterangan tertulisnya, Parlemen negara-negara Asia berkumpul di Bahrain untuk berdiskusi mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi hingga inisiatif pembiayaan iklim di Asia.
Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan adanya potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru, dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut, dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.
Mardani juga menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Sejalan dengan komitmen peningkatan bauran energi Indonesia, Mardani menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan, hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi.
“Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio, atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” seru Ketua Delegasi BKSAP DPR RI pada pertemuan APA tersebut.
Untuk menopang pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim, sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Ia menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya.
“Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” saran Politisi Fraksi PKS ini untuk rancangan resolusi yang dibahas. (RS/**)
