BLOKBERITA.COM – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berdampak pada puluhan ribu nasabah kredit konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Merespons kondisi tersebut, BTN menyiapkan skema relaksasi dan restrukturisasi kredit dengan nilai baki debet mencapai Rp1,93 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajiban kredit di tengah situasi darurat pascabencana.
“BTN berkomitmen hadir mendampingi nasabah terdampak bencana. Fokus kami adalah memberi ruang pemulihan tanpa menambah beban finansial, sekaligus menjaga keberlangsungan kualitas kredit,” kata Nixon, dikutip Selasa (16/12/2025).
Berdasarkan data sementara, sebanyak 22.879 nasabah kredit konsumer tercatat terdampak banjir dan longsor. Mereka tersebar di wilayah kerja BTN Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pematang Siantar. Nixon menegaskan, angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat bertambah sesuai hasil pendataan lanjutan.
Relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami nasabah. BTN menetapkan masa tenggang angsuran hingga enam bulan bagi nasabah terdampak ringan, sembilan bulan untuk terdampak sedang, dan maksimal 12 bulan bagi nasabah terdampak berat. Kebijakan ini berlaku sejak 10 Desember 2025 dengan jangka waktu hingga tiga tahun.
“Kami tidak menyamaratakan perlakuan. Setiap nasabah akan dinilai secara individual agar kebijakan ini tepat sasaran,” ujar Nixon.
Pelaksanaan restrukturisasi mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022. Nasabah dapat mengajukan permohonan melalui kantor cabang BTN dengan melengkapi dokumen pendukung, termasuk surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan dampak bencana.
Selain dukungan finansial, BTN juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp8 miliar untuk masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah terdampak.
Ke depan, BTN akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan relaksasi kredit berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi pascabencana.
