BLOKBERITA.COM – Jaringan 98 Resolution Network yang terdiri dari eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dan alumni kelompok Cipayung menyatakan sikap terkait dinamika unjuk rasa pengemudi ojek online di berbagai daerah. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa aspirasi para pengunjuk rasa sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekonomi dan melawan korupsi.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (30/8/25), dan ditandatangani sejumlah tokoh 98 di antaranya Haris Rusly Moti, Budiman Sudjatmiko, Wignyo Prasetyo, Fernando Rorimpandey, Salamuddin Daeng, Michael Umbas hingga Jhohannes Marbun.
“Pertama-tama, kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pengendara ojek online Affan Kurniawan. Almarhum adalah martir pejuang ekonomi rakyat,” ujar pernyataan sikap tersebut.
Mereka juga menyesalkan bentrokan yang terjadi antara massa aksi dan aparat keamanan pada 25–28 Agustus 2025 hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak. “Kami harap unjuk rasa dengan cara kekerasan dapat diakhiri karena kita sesama anak bangsa,” lanjutnya.
Jaringan ini mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa. Menurut mereka, Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk pengemudi ojek online, yang pada era pemerintahannya untuk pertama kali mendapat tunjangan hari raya.
“Karena itu, kami mendesak aplikator ojek online membuka diri dan mengakomodasi tuntutan pengendara, yakni menurunkan potongan tarif maksimal aplikasi menjadi 10 persen agar tidak merugikan driver dan membebani pemerintah,” tegas mereka.
Selain itu, mereka menilai komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sudah nyata, antara lain dengan menyita 3,1 juta hektare lahan sawit bermasalah serta menindak koruptor di sektor migas, sawit, dan sumber daya alam lainnya.
98 Resolution Network juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, serta langkah pemerintah mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan impor. Mereka mendesak DPR, pemerintah pusat, hingga daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik dan tidak melakukan provokasi.
“Pemerintahan Prabowo tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana amanat konstitusi. Karena itu, kami akan memprakarsai dialog berbagai elemen bangsa untuk membangun resolusi bersama atas masalah bangsa,” tutup pernyataan itu. (RS)
