BLOKBERITA.COM – Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menegaskan bahwa normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera merupakan langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda Kota Medan. Menurutnya, tanpa upaya normalisasi sungai secara menyeluruh, penanganan banjir tidak akan berjalan optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Muslim saat membacakan laporan hasil pelaksanaan reses dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/26).
Dalam laporannya, Muslim mengungkapkan bahwa normalisasi sungai terakhir kali dilakukan pada tahun 2000. Kondisi tersebut dinilainya tidak sebanding dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk Kota Medan saat ini. Akibatnya, daya tampung sungai semakin berkurang dan rawan meluap saat curah hujan tinggi.
“Normalisasi terakhir dilakukan pada tahun 2000. Jika tidak dilakukan normalisasi kembali, mustahil persoalan banjir bisa ditangani secara maksimal,” tegasnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia juga menyoroti kondisi wilayah Medan Utara yang hingga kini masih menjadi kawasan paling rentan terdampak banjir. Untuk itu, Muslim mendesak agar kebijakan alokasi 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah Medan Utara dapat segera direalisasikan secara konkret dan tepat sasaran.
Menurutnya, masyarakat Medan Utara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, banjir yang terjadi hampir setiap tahun, hingga pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum maksimal.
“Permasalahan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga bantuan sosial masih menjadi aspirasi utama masyarakat, khususnya di wilayah Medan Utara,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Rapat juga dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, para anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Medan.
Secara umum, laporan hasil reses dari seluruh daerah pemilihan menunjukkan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, seperti drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, serta minimnya penerangan jalan umum yang dinilai rawan memicu tindak kriminal.
Selain itu, persoalan banjir masih menjadi keluhan serius warga, terutama di kawasan Medan Utara. DPRD Kota Medan pun mendorong OPD terkait untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur, termasuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Kota Medan, guna meminimalisir luapan air yang kerap merendam permukiman warga.(RS)
