BLOKBERITA.COM – Keberangkatan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ke luar negeri untuk menjalani pengobatan diminta tidak dijadikan polemik berkepanjangan. Ketua Umum Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Devolis Tumanggor, menilai langkah tersebut merupakan hak pribadi setiap warga negara yang dijamin oleh negara, termasuk bagi seorang kepala daerah.
Menurut Antonius, kesehatan merupakan hak dasar manusia yang wajib dilindungi tanpa membedakan jabatan maupun status sosial. Karena itu, ia meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak menggiringnya menjadi opini negatif di tengah publik.
“Kesehatan adalah hak setiap manusia. Kepala daerah juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik demi keselamatan dan pemulihan kondisi kesehatannya,” ujar Antonius kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Anggota DPRD Kota Medan itu mengatakan, keberangkatan Rico Waas untuk berobat tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika pemerintahan. Apalagi, kata dia, wali kota telah menyampaikan bahwa keberangkatannya sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia menilai penjelasan yang disampaikan Wali Kota Medan kepada masyarakat sudah cukup terbuka dan menunjukkan adanya itikad transparansi kepada publik. Menurut Antonius, masyarakat harus mampu membedakan antara urusan kesehatan pribadi dengan penggunaan fasilitas negara.
“Kalau keberangkatan itu tidak menggunakan APBD dan prosedur administrasi sudah dijalankan, maka tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Jangan semua hal diarahkan menjadi isu negatif,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut menegaskan, hak memperoleh pelayanan kesehatan telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga regulasi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan hak asasi manusia.
Ia menyebut seorang kepala daerah tetaplah manusia biasa yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa mengalami gangguan kesehatan sewaktu-waktu. Karena itu, menurutnya, publik perlu lebih bijaksana dalam menyikapi kondisi yang sedang dialami Wali Kota Medan.
“Pemimpin bukanlah sosok yang kebal terhadap penyakit. Mereka juga membutuhkan perawatan medis agar dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal,” ucap Antonius.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama yang perlu diperhatikan masyarakat adalah keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Selama pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu aktivitas pemerintahan, maka pengobatan kepala daerah tidak seharusnya menjadi polemik panjang.
“Yang paling penting adalah pemerintahan tetap berjalan normal, pelayanan publik tidak terganggu, dan tugas-tugas pemerintahan tetap terlaksana sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Antonius turut mengajak masyarakat Kota Medan untuk menjaga suasana tetap kondusif serta memberikan dukungan moral kepada Rico Waas agar segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugas sebagai wali kota.
Menurut dia, sikap empati dan rasa kemanusiaan seharusnya lebih dikedepankan dibanding membangun asumsi ataupun narasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Dalam budaya masyarakat Indonesia, mendoakan orang yang sedang sakit jauh lebih baik daripada saling menyudutkan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan yang disampaikan Rico Waas kepada masyarakat patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pejabat publik kepada rakyatnya. Transparansi, kata Antonius, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah.
“Kejujuran dan keterbukaan kepada publik adalah modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Antonius kembali menegaskan bahwa kesehatan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak dasar setiap manusia yang wajib dihormati. Menurutnya, seorang pemimpin yang menjaga kondisi kesehatannya juga sedang menjaga tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
“Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Ketika seorang pemimpin menjaga kesehatannya, maka ia juga sedang menjaga amanah dan tanggung jawab kepada rakyat,” pungkasnya.(RS)
