BLOKBERITA.COM – Anggota DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung, menyoroti tajam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (17/3/2026). Ia mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera merealisasikan pengadaan ambulans serta membenahi pelayanan kesehatan dasar, khususnya di Puskesmas.
Menurut Hendry, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Ia menilai masih banyak persoalan pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama terkait akses yang cepat dan memadai dalam kondisi darurat.
“Pengadaan ambulans harus segera direalisasikan. Ini bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan warga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan ambulans sangat penting untuk menunjang proses rujukan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit. Selain itu, ambulans juga dibutuhkan bagi ibu hamil dalam kondisi darurat, korban kecelakaan, pasien lanjut usia, serta masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses transportasi medis yang layak.
Hendry menegaskan, keterlambatan dalam penyediaan fasilitas tersebut dapat berdampak fatal. “Jika ambulans tidak tersedia saat dibutuhkan, maka masyarakat dipaksa berpacu dengan waktu tanpa jaminan keselamatan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi Puskesmas yang dinilai belum optimal. Menurutnya, penguatan Puskesmas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, hingga sistem pelayanan.
“Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan. Jika fasilitas ini lemah, maka masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Hendry juga menyinggung pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum maksimal. Ia menekankan bahwa UHC tidak cukup hanya sebatas status kepesertaan, tetapi harus mampu memberikan layanan yang cepat, setara, dan tanpa hambatan birokrasi.
“UHC jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan nyata ketika mereka sakit,” tegasnya.
Dalam pembahasan PAPBD 2026, Hendry mendorong agar alokasi anggaran kesehatan difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penambahan ambulans, peningkatan kualitas Puskesmas, dan optimalisasi layanan UHC.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam menentukan skala prioritas anggaran. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.
“Pemerintah harus hadir dalam kebutuhan paling mendasar masyarakat. Kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.(RS)
