BLOKBERITA.COM – Antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, SE. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari terganggunya mobilitas hingga terhambatnya kegiatan ekonomi.
Jusup mengatakan antrean panjang yang terlihat hampir di seluruh SPBU bukan sekadar persoalan pelayanan, melainkan telah menjadi masalah publik yang membutuhkan penanganan cepat dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak akibat persoalan distribusi maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM).
“Pertamina harus segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Pelayanan terhadap kebutuhan BBM merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi dengan baik,” ujar Jusup, Rabu (15/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai antrean kendaraan yang mengular sejak pagi hingga malam hari telah memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Akibatnya, banyak warga terlambat bekerja, aktivitas usaha terganggu, bahkan pengguna jalan lainnya ikut terdampak karena akses lalu lintas menjadi tersendat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi BBM diminta segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean di berbagai SPBU.
Jusup mengaku hingga saat ini masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai faktor penyebab panjangnya antrean tersebut. Ketiadaan penjelasan resmi justru berpotensi memunculkan berbagai spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya. Jangan sampai informasi yang tidak jelas menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Pertamina memastikan pasokan BBM kembali normal sehingga distribusi ke seluruh SPBU dapat berjalan lancar. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jusup menjelaskan bahwa antrean tidak hanya terjadi pada kendaraan yang mengisi BBM jenis Solar, tetapi juga Pertalite. Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera diatasi agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, apabila penyebab antrean berasal dari keterlambatan distribusi atau gangguan pasokan, Pertamina harus bertanggung jawab dengan mempercepat proses penyaluran BBM ke seluruh SPBU yang mengalami kekurangan stok.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan karena persoalan distribusi yang tidak segera ditangani,” ucapnya.
Selain meminta langkah cepat dari Pertamina, Jusup juga mendorong adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelesaian persoalan distribusi BBM dilakukan secara menyeluruh sehingga kondisi serupa tidak kembali terjadi.
Ia berharap pemerintah pusat bersama Pertamina dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM, khususnya di wilayah Sumatera Utara, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Di sisi lain, Jusup turut meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pendistribusian BBM. Menurutnya, segala bentuk pelanggaran, termasuk dugaan penimbunan atau permainan distribusi oleh oknum tertentu, harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila ada indikasi penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Medan 5 tersebut.
Jusup berharap persoalan antrean panjang di SPBU dapat segera diatasi sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Ia juga mengingatkan bahwa ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijamin pemerintah bersama Pertamina demi menjaga kelancaran transportasi, roda perekonomian, serta pelayanan kepada masyarakat.(RS)
