BLOKBERITA.COM – Permasalahan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga bantuan sosial masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kota Medan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) I hingga V, yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kota Medan.
Dalam laporan yang disampaikan perwakilan masing-masing dapil, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar. Keluhan tersebut meliputi drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, serta minimnya penerangan jalan umum yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan.
Selain infrastruktur, persoalan banjir masih menjadi masalah serius, terutama di kawasan Medan Utara. DPRD Kota Medan mendorong OPD terkait agar segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase, guna mengurangi risiko genangan dan luapan air ke permukiman warga.
Perwakilan Dapil I, Dr. Dra. Lily, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya permintaan perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang mengalami kerusakan cukup parah. Warga di kawasan Cinta Damai Helvetia juga meminta pengerukan drainase karena wilayah tersebut kerap dilanda banjir saat hujan deras.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan belum dibersihkannya lumpur sisa banjir serta banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi tindak kriminal. Warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah, pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lansia agar tepat sasaran, serta kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelayanan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, perwakilan Dapil II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menyoroti pentingnya normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera sebagai langkah strategis penanggulangan banjir. Ia menyebut normalisasi terakhir dilakukan pada tahun 2000, sehingga diperlukan penanganan serius agar banjir tidak terus berulang. Ia juga mendorong realisasi alokasi 35 persen APBD untuk wilayah Medan Utara.
Dari Dapil III, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan, bantuan Kartu Indonesia Pintar, fasilitas sekolah, serta keluhan harga kebutuhan pokok. Warga juga berharap adanya bantuan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
Menanggapi laporan reses tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan gambaran nyata kebutuhan di lapangan. Ia meminta seluruh OPD menindaklanjuti hasil reses secara serius dan terukur melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif demi pembangunan Kota Medan yang lebih baik dan berkelanjutan.(RS)
