BLOKBERITA.COM – Meningkatnya kasus pencurian, begal, dan tindak kriminal lainnya di Kota Medan mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Margaret MS meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Kota Medan.
Menurut Margaret, instruksi pembentukan Pos Siskamling yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Medan harus dipastikan benar-benar berjalan hingga tingkat lingkungan. Ia menilai, keberadaan Pos Siskamling sangat penting untuk menekan angka kriminalitas yang belakangan semakin meresahkan masyarakat.
“Wali Kota Medan harus memastikan Pos Siskamling benar-benar terbentuk dan berfungsi dengan baik. Jangan hanya sebatas instruksi, tetapi harus ada pengawasan dan evaluasi langsung di lapangan,” kata Margaret, Kamis (21/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, hingga kini masih banyak lingkungan di Kota Medan yang belum memiliki Pos Siskamling. Bahkan, di sejumlah wilayah yang sudah memiliki pos keamanan, aktivitas penjagaan dinilai belum maksimal sehingga belum mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Ia menyebutkan, aksi pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah, hingga begal masih sering terjadi di sejumlah kawasan permukiman warga. Kondisi itu dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat.
Margaret mengaku keresahan masyarakat semakin meningkat karena pelaku kejahatan kini dinilai semakin berani beraksi, bahkan di kawasan perumahan yang memiliki penjagaan keamanan.
“Di lingkungan tempat tinggal saya sendiri sudah ada petugas keamanan dan warga rutin membayar iuran keamanan. Tetapi kenyataannya maling masih bisa masuk. Ini menunjukkan pengawasan lingkungan belum berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Pos Siskamling bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi harus menjadi pusat koordinasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Karena itu, Margaret mendorong agar semangat gotong royong kembali dihidupkan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kendala utama yang selama ini dihadapi warga dalam mendirikan Pos Siskamling adalah persoalan biaya pembangunan dan keterbatasan lahan. Namun demikian, ia optimistis masalah tersebut dapat diatasi apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kepedulian yang sama terhadap keamanan lingkungan.
“Kalau dibangun dengan semangat gotong royong, tentu biaya akan terasa lebih ringan. Yang penting ada kemauan bersama untuk menjaga lingkungan tetap aman,” katanya.
Margaret juga menegaskan bahwa keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala lingkungan atau aparat pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi yang sulit turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kriminalitas di Kota Medan.
“Situasi ekonomi yang tidak stabil ikut mempengaruhi meningkatnya tindak kriminal. Karena itu masyarakat harus lebih peduli dan aktif menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing,” ucapnya.
Selain itu, Margaret meminta pihak kelurahan dan kecamatan lebih aktif membantu masyarakat dalam merealisasikan Pos Siskamling, baik dari sisi koordinasi maupun sosialisasi kepada warga.
Menurutnya, pemerintah di tingkat bawah harus hadir memberikan dukungan agar program keamanan lingkungan benar-benar berjalan efektif dan tidak hanya menjadi formalitas semata.
“Harus ada kerja sama dari tingkat lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan. Sosialisasi juga penting supaya masyarakat memahami bahwa keamanan lingkungan adalah kebutuhan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah kepala lingkungan di Kota Medan mengaku masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendirikan dan mengoperasikan Pos Siskamling. Selain keterbatasan anggaran, persoalan lahan juga menjadi kendala utama di sejumlah wilayah padat penduduk.
Salah seorang kepala lingkungan di Kota Medan mengungkapkan bahwa pihaknya kesulitan mengumpulkan biaya operasional untuk menjalankan Pos Siskamling secara rutin.
“Kami terkendala biaya pembangunan dan operasional. Tidak semua warga mampu memberikan iuran tambahan untuk keamanan,” ujarnya.
Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan agar penguatan sistem keamanan lingkungan dapat berjalan maksimal demi menekan angka kriminalitas yang terus meningkat di ibu kota Sumatera Utara tersebut.(RS)
