BLOKBERITA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, Senin (8/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Medan itu dihadiri langsung Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.PdB, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala, serta sejumlah anggota dewan di antaranya Zulkarnain, Robbi Barus, Hafif Abdilah, Kasman, Renvil, Dr. Lyli, Janses, dan Romi Van Boy. Sekretaris DPRD Medan, Ali Sipahutar, juga hadir bersama Kabag Hukum Andreas.
Dalam kesempatan itu, Wong membuka ruang dialog dengan memberikan kesempatan penuh kepada Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 2025–2026, Cici Indah Rizky, untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa.
Dalam penyampaiannya, Cici Indah Rizky menegaskan bahwa audiensi ini merupakan momentum penting bagi HMI untuk menyalur kan suara mahasiswa dan masyarakat. Ia mengatakan, banyak keluhan yang diterima dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat terkait kondisi ekonomi, transparansi anggaran, hingga persoalan pendidikan di Kota Medan.
“Aspirasi ini bukan hanya suara mahasiswa, tapi juga keresahan masyarakat yang kami bawa ke DPRD. Ada lima tuntutan yang kami sampaikan,” ujar Cici.
Pertama, HMI menyoroti kebijakan terkait tunjangan DPRD yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, di tengah carut-marut ekonomi, wacana kenaikan tunjangan anggota dewan dianggap tidak pantas.
“Di saat masyarakat kesulitan mencari makan, membayar pajak, dan menyekolahkan anak, justru ada kenaikan tunjangan DPR. Kami menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Cici.
Kedua, HMI meminta adanya audit dan transparansi anggaran DPRD Medan. Ia mendesak agar alur masuk dan keluarnya anggaran daerah dapat diakses masyarakat, termasuk melalui website resmi DPRD.
“Transparansi penting agar masyarakat tahu uang yang dibayarkan melalui pajak digunakan untuk apa. Jangan sampai masyarakat merasa tidak merasakan manfaatnya,” katanya.
Ketiga, HMI menilai kinerja DPRD Medan dan Pemerintah Kota Medan dalam setahun terakhir belum memuaskan. Cici mencontohkan persoalan banjir dan pembangunan drainase yang dinilai asal-asalan, khususnya di kawasan Medan Tembung.
Keempat, HMI meminta DPRD Medan bersama masyarakat mengawal dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kota Medan. Menurutnya, praktik korupsi telah merugikan masyarakat dan mencoreng integritas lembaga legislatif maupun eksekutif.
Kelima, HMI menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer di Medan. Banyak guru yang masih menerima gaji Rp500 ribu setiap tiga bulan sekali. Kondisi ini, kata Cici, tidak sebanding dengan jasa besar guru dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kesejahteraannya belum layak. Kami minta DPRD memperjuangkan nasib guru honorer di Medan,” tegasnya.
Selain lima poin itu, HMI juga menyampaikan kesediaan untuk terlibat langsung dalam program-program positif DPRD, termasuk kegiatan kepemudaan, pencegahan narkoba, dan pengawasan pembangunan.
Menanggapi aspirasi HMI, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi masukan mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa terkait tunjangan DPRD, semuanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD.
“Perlu dipahami bahwa hak keuangan anggota DPRD diatur secara nasional, berlaku di seluruh Indonesia. Meski begitu, kami memahami keresahan masyarakat mengenai isu ini,” jelas Wong.
Ia menambahkan, dalam pembahasan anggaran, DPRD Medan bahkan mengalami defisit sekitar Rp20 miliar. Namun, DPRD tetap berupaya memastikan alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik mendapat prioritas.
Mengenai transparansi anggaran, Wong menegaskan DPRD Medan selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat setiap tahun. Hasil audit juga dipublikasikan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat. Semua laporan keuangan DPRD dapat diakses publik melalui website resmi DPRD maupun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” kata Wong.
Terkait evaluasi kinerja DPRD, Wong menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan penilaian masyarakat. Menurutnya, fungsi DPRD meliputi tiga hal utama: pembentukan peraturan daerah (Perda), pengawasan, dan penganggaran.
“Semua kegiatan DPRD dipublikasikan melalui media resmi. Kami berkomitmen meningkatkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Soal isu korupsi, Wong menegaskan DPRD Medan tidak mentolerir praktik korupsi. Ia menekankan, jika ada oknum anggota dewan terlibat, maka proses hukum tetap berlaku.
“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada anggota DPRD yang kebal hukum,” tegasnya.
Sementara terkait kesejahteraan guru honorer, Wong menyatakan DPRD Medan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memperjuangkan hak-hak guru.
“Guru adalah pilar bangsa. DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, termasuk upah layak dan kepastian status,” pungkas Wong.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis. HMI Cabang Medan menyampaikan aspirasi secara lugas, sementara pimpinan DPRD memberikan penjelasan berdasarkan aturan dan kondisi anggaran daerah.
Sejumlah anggota DPRD lain turut menambahkan pandangan, di antaranya menekankan pentingnya sinergi mahasiswa dengan DPRD untuk mengawal isu-isu strategis, terutama terkait pembangunan, pendidikan, dan pemberantasan narkoba.
Ketua DPRD Medan menutup pertemuan dengan mengajak HMI menjaga komunikasi agar aspirasi mahasiswa dapat terus diperjuangkan melalui mekanisme yang ada.
“Kami terbuka untuk berdiskusi kapan saja. Mahasiswa adalah mitra strategis DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Wong.
Audiensi HMI Cabang Medan dengan DPRD Kota Medan mencerminkan dinamika demokrasi lokal di mana mahasiswa berperan aktif sebagai pengawas kebijakan publik. Lima tuntutan yang disampaikan mulai dari isu tunjangan DPRD, transparansi anggaran, evaluasi kinerja, pengawalan kasus korupsi, hingga kesejahteraan guru menjadi catatan penting bagi DPRD Medan dalam memperbaiki kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pertemuan ini juga menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD masih terbuka luas. Harapannya, aspirasi yang disampaikan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. (RS)
