BLOKBERITA.COM – Dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah muncul dugaan adanya hubungan keluarga antara sejumlah pekerja di instansi itu dengan seorang pejabat strategis.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan istri, anak, menantu, hingga tetangga pejabat yang bekerja di lingkungan BPSDM Sumut. Persoalan tersebut kemudian mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa di Medan yang meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan secara terbuka.
Mahasiswa mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menindaklanjuti isu tersebut. Mereka juga mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses penerimaan tenaga kerja di instansi tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan membenarkan bahwa terdapat pejabat eselon IV yang istrinya bekerja di lingkungan BPSDM Sumut. Namun, Agustinus menjelaskan bahwa istri pejabat tersebut bekerja sebagai Widyaiswara atau tenaga pengajar.
“Tapi keduanya menjalankan tugas secara profesional dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pekerjaan,” kata Agustinus kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Agustinus juga mengungkapkan bahwa sebelum isu tersebut menjadi perhatian publik, dirinya telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Surat itu ditujukan untuk meminta klarifikasi sekaligus menindaklanjuti persoalan yang berkembang di lingkungan BPSDM.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meminta pemeriksaan terhadap persoalan yang dipertanyakan publik. Dengan adanya surat tersebut, tindak lanjut Inspektorat dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya.
Sementara itu, terkait tudingan adanya anak dan tetangga pejabat yang turut direkrut bekerja di BPSDM Sumut, Agustinus membantah informasi tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan keterangan yang disampaikan Kepala BPSDM Sumut.
Persoalan ini perlu dilihat secara cermat. Hubungan keluarga antara pekerja dan pejabat dalam satu instansi tidak serta-merta membuktikan adanya praktik nepotisme. Namun, kondisi tersebut tetap perlu diperiksa untuk memastikan proses penerimaan tenaga kerja berjalan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan administratif menjadi penting, terutama untuk menelusuri dasar pengangkatan, mekanisme penerimaan, pembagian tugas, serta kemungkinan adanya benturan kepentingan. Transparansi dalam proses tersebut diperlukan agar setiap pihak dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diharapkan menindaklanjuti surat yang telah disampaikan Kepala BPSDM Sumut secara objektif. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan melihat dokumen dan keterangan pihak terkait, bukan hanya berdasarkan isu yang beredar maupun bantahan yang disampaikan.
Di sisi lain, desakan mahasiswa agar Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap persoalan ini menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjawab pertanyaan publik. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang.












