BLOKBERITA.COM – Belum dicopotnya Camat yang terindikasi pemakai narkoba menuai tanda tanya di publik. Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ir. Elfanda Ananda MSP. angkat bicara terkait hal ini.
Dikatakannya, Wakil Presiden kemudian Gubernur menyampaikan bahwasanya persoalan yang mengemuka di Sumatera Utara akibat dari narkoba yaitu kejahatan. Maraknya kasus penggunaan narkoba ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan di wilayah kota Medan.
Saat kampanye Gubernur sambungnya, menyampaikan tingginya kasus narkoba di Sumut yang mengemuka, namun disatu sisi ada pejabat di tingkat Kecamatan yang berdasarkan assesment BNN terindikasi pengguna narkoba yang tidak diberikan sanksi.
” inikan harus sejalan atau pun linier dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota, agar tercermin konsistensi kebijakan antara pengelola pemerintahan dengan orang yang diperintah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/5/25).
Menurutnya, cukup mengherankan tidak ada upaya sanksi atau memberikan contoh yang positif, kepada pejabat ditingkat daerah kalau ada Camat yang terindikasi berdasarkan assesment BNN menggunakan narkoba belum diberikan sanksi.
“seharusnya Walikota Medan bersikap atas kasus ini, tidak membiarkan atau tidak menunda memberikan sanksi tegas atau
mencopot Camat dan Lurah yang terindikasi pengguna narkoba,” tegasnya.
(RS).
