BLOKBERITA.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan menegaskan perlunya perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penekanan itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD 2026 di Gedung DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Menurut Dame Duma, R-APBD 2026 yang disusun berlandaskan RPJMD 2025–2029 serta RKPD 2026 harus menjadi pijakan penting dalam mewujudkan visi “Medan Emas 2045”. Salah satu aspek yang dinilai masih bermasalah adalah lemahnya pengawasan terhadap izin PBG.
“Selama ini pengawasan sangat lemah, sehingga menjadi penyebab bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Wali Kota Medan harus turun langsung mengawasi kenapa izin PBG begitu sulit keluar,” tegas Dame.
Ia menilai, PBG sejatinya dapat menjadi sumber PAD potensial apabila dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Medan menghadirkan inovasi kreatif agar potensi penerimaan dari sektor ini dapat tergarap maksimal.
Lebih lanjut, Dame juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dengan tetap melibatkan masukan langsung dari masyarakat.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Medan, ia menegaskan agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. “Mulai dari penanggulangan banjir rob, revitalisasi pasar tradisional, penyediaan air bersih, hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, harus menjadi prioritas nyata,” ujarnya.
Dame juga memberikan perhatian khusus kepada Kepala Dinas Perkimtaru yang baru. Ia menegaskan agar pelayanan izin PBG dipermudah, bukan malah dipersulit. “Selama ini masyarakat yang ingin mendirikan bangunan hanya mendapatkan KRK (Keterangan Rencana Kota), tapi PBG-nya tidak kunjung keluar. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain persoalan PBG, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah agar serius memperkuat sektor pajak dan retribusi, menciptakan lapangan kerja baru, menanggulangi kemiskinan, serta mempercepat pembangunan di kawasan Medan Utara.(RS)
