BLOKBERITA.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sumut memaparkan hasil operasi penyakit masyarakat (Pekat) dan anti premanisme selama 14 hari, sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2025. Sebanyak 1.130 preman atau juru parkir liar dan pelaku kejahatan lainnya diringkus.
Namun, sebagian dari mereka diketahui merupakan preman yang terafiliasi atau ‘dibekingi’ oleh organisasi masyarakat (Ormas).
Wakapolda Brigjen Rony Samtana Tarigan mengatakan, mereka ditangkap karena meresahkan masyarakat. Selain itu, mereka juga dianggap mengganggu iklim investasi di Sumatera Utara.
” Kita ketahui, keberadaan mereka meresahkan masyarakat di Sumatra Utara. Juga meresahkan orang-orang yang berinvestasi di Sumatera Utara,” ucapnya dihadapan para awak media, Kamis (15/05/2025).
Dari 1.130 yang diamankan, terdapat 136 kasus dengan total 178 tersangka ditingkatkan ke proses penyidikan. Sementara yang lainnya 952 orang setelah ditangkap, dibina agar tidak melakukan tindakan serupa.
Jenderal bintang satu itu merinci, mereka yang terlibat pungutan liar (Pungli) sebanyak 839 kasus, pemerasan 42 kasus, perbuatan tidak menyenangkan 5 kasus. Untuk kasus pengeroyokan yang dilakukan organisasi masyarakat (Ormas) ada 64.
” Kami berkomitmen menciptakan Sumatera Utara bebas dari premanisme yang sama-sama bisa diraih. Menyampaikan ke dunia bahwa aman investasi di Sumatera Utara,” tegasnya.
Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolkam, Irjen Desman Sujaya Tarigan mengatakan, premanisme di Sumatera Utara menjadi perhatian Kementerian Kordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) usai mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Premanisme menjadi pembahasan karena kerap dianggap menjadi penghambat investasi.
” Pada kesempatan ini, awal operasi pekat yang dilakukan Polda Sumatera Utara menyampaikan beberapa kali rapat berkoordinasi menanggulangi premanisme berkedok ormas yang lalu ketertiban, bahkan investasi di Indonesia,” katanya.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan berharap operasi anti premanisme di Sumut terus digalakkan. Dia berharap seluruh ormas bermasalah bisa ditindak tegas sesuai hukum. Meski begitu, pembinaan pun juga bisa dilakukan oleh pemerintah.
” Juga akan diberikan pembinaan mental dan sebagainya sehingga kegiatan berserikat, berkumpul bisa membangun iklim investasi,” pungkasnya. (J J)
