BLOKBERITA.COM – Anggota DPR RI Komisi III Hinca Pandjaitan mengkritik pernyataan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) terkait dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan atas tewasnya seorang remaja yang ditembak saat aksi tawuran.
Dia menyampaikan kritik tajam terhadap langkah Kompolnas yang dianggap tergesa-gesa dalam memberikan pernyataan kepada publik.
Selain itu, ditekankan pula tentang pentingnya verifikasi yang lebih mendalam dan akurat sebelum mengeluarkan statement yang bisa berpotensi memperburuk situasi.
” Sebaiknya Kompolnas cari data dan informasi yang akurat (5W1H) sebelum melepas statemen, apalagi terasa keraguan dan kegamangan Kompolnas dalam menangani masalah ini. Terutama eskalasi di lapangan yang terus berlanjut. Apalagi tingkat kriminalitas tawuran, begal dan peredaran narkoba di Belawan sangat tinggi,” ungkapnya pada wartawan, baru-baru ini.
Dia mengatakan penilaian yang terburu-buru terhadap tindakan Kapolres sangat tidak adil, mengingat resiko yang dihadapi aparat di lapangan sangat besar.
” Kapolres Belawan, yang adalah seorang pejabat polisi yang memimpin upaya pengamanan, berada di tengah situasi yang sangat berbahaya,” ungkapnya.
Tawuran antar kelompok yang melibatkan senjata tajam dan ancaman terhadap warga membuat keadaannya semakin mencekam.
” Pada saat itu, dia harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat, menenangkan ketegangan yang ada dan mencegah kerusuhan yang lebih besar. Di saat-saat seperti itu, apakah kita akan menyalahkan Kapolres hanya karena dia mengambil tindakan tegas?,” tanyanya.
” Jika situasinya seperti yang saya dengar, yaitu tawuran terjadi dimana banyak orang membawa senjata tajam dan menyerang, serta ada ancaman langsung terhadap nyawa masyarakat, maka Kapolres memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan cepat. Kapolres harus bertindak untuk melindungi warga dan menanggulangi kerusuhan, meskipun risikonya adalah mengambil keputusan yang berat, yaitu menggunakan kekuatan senjata. Tindakan seperti itu adalah bagian dari tugasnya sebagai penegak hukum di lapangan,” tuturnya.
Diingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh aparat harus dilihat dengan objektif. Proses penyelidikan yang dilakukan Kompolnas, harus dilakukan secara lebih cermat dan profesional.
” Ini bukan masalah mudah. Kalau Kompolnas merasa ada pelanggaran, pastikan dulu ada bukti yang jelas, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan hanya berdasar pada dugaan. Kita berbicara soal nyawa, keadilan dan juga citra kepolisian,” imbuhnya.
Menurut dia, Kompolnas seharusnya menunggu hingga penyelidikan tuntas sebelum memberikan pernyataan yang dapat memengaruhi opini publik.
” Bicara soal SOP itu memang penting, tapi jangan sampai kita menilai berdasarkan dugaan semata. Apa jadinya kalau setelah pemeriksaan ternyata semua ini tidak sesuai dengan dugaan awal? Jadi, saya minta Kompolnas untuk lebih teliti dan profesional,” ucapnya.
Sebelumnya, Kompolnas menyatakan dalam dugaan awal bahwa Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, telah melanggar SOP dalam penanganan tawuran yang berujung pada penembakan.
Komisioner Kompolnas, Chairul Anam, mengungkapkan bahwa meskipun ada senjata tajam yang digunakan dalam tawuran, pihaknya merasa perlu mendalami lebih lanjut mengenai keputusan Kapolres untuk melepaskan tembakan.
” Kompolnas sedang mendalami apakah ancaman yang dihadapi Kapolres benar-benar setinggi yang diklaim. Namun, kami juga masih perlu memastikan apakah tembakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku,” jelasnya. (J J)
