BLOKBERITA.COM – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah dinamika ekonomi global yang belum stabil. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Ketua Umum Cakra Satya 08, Jhohannes Marbun, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi dunia yang masih bergejolak, langkah tersebut menjadi upaya strategis agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.
“Pemerintah konsisten menjaga harga BBM subsidi agar tidak naik. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat menengah ke bawah supaya daya beli mereka tidak semakin tertekan,” ujar Jhohannes Marbun, Senin (20/4/26).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan subsidi seharusnya diberikan secara tepat sasaran, yakni kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kelompok ekonomi mampu, kata dia, seharusnya tidak lagi bergantung pada bantuan subsidi negara.
Menurutnya, penerapan subsidi yang adil juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Jhohannes turut menyoroti kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi. Inflasi masih terkendali, pertumbuhan ekonomi berjalan positif, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Sebaliknya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Menurutnya, solidaritas sosial menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih diharapkan dapat turut berkontribusi membantu sesama yang membutuhkan.
“Kesadaran kolektif sangat diperlukan. Bagi yang mampu, mari berbagi dan membantu masyarakat yang masih kesulitan. Ini merupakan wujud nyata keadilan sosial,” katanya.
Selain itu, Jhohannes juga menyinggung peran partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Ia menilai, partai politik seharusnya memberikan edukasi yang menenangkan dan membangun optimisme publik, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk penyesuaian harga BBM non-subsidi, merupakan konsekuensi dari fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, diperlukan sikap dewasa dari semua pihak dalam menyikapi kebijakan tersebut.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar Indonesia tetap kuat dan mampu bersaing di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.(RS)
