AKSI Temui Pimpinan DPR Guna Dorong Percepatan PP UU Desa Dan Koperasi

Ketua AKSI dan rombongan bersama pimpinan DPR RI usai beraudensi. (foto : RH)

BLOKBERITA.COM – Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Irawadi, memimpin audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPP AKSI dan diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad beserta anggota DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Samsu Rijal.

Dalam audiensi pada Rabu (05/11/2025) itu, agenda utama yang dibahas adalah sejumlah isu strategis terkait pembangunan dan pemerintahan desa. Salah satu fokus utama adalah pembahasan mengenai regulasi Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Selain itu, AKSI juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Desa. Percepatan itu dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

DPP AKSI juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Kendala-kendala ini mencakup berbagai aspek, mulai dari masalah anggaran, sumber daya manusia, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan menyampaikan kendala-kendala ini, AKSI berharap DPR dapat memberikan perhatian khusus dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Audiensi juga mencerminkan komitmen kuat AKSI dalam memperjuangkan kepentingan desa dan membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kebijakan di tingkat pusat. Diharapkan, hasil dari audiensi dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi AKSI untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan desa secara langsung kepada para wakil rakyat. Dengan adanya dialog yang konstruktif antara AKSI dan DPR, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada kepentingan desa dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. (RH)

 

Exit mobile version