BLOKBERITA.COM – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sebagian wilayah Sumatera, khususnya Kota Medan, Jumat (22/5/2026), memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Medan, Andreas Pandapotan Purba, yang meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak besar yang dirasakan masyarakat akibat gangguan kelistrikan tersebut.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa APP itu menilai pemadaman listrik yang berlangsung hingga lebih dari 24 jam telah menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, hingga pelayanan publik. Karena itu, ia meminta PLN mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
“Atas kejadian ini, saya sangat prihatin dan menyesalkan pihak manajemen PT PLN yang tidak peduli dengan dampak pemadaman. Warga Kota Medan berhak mendapat kompensasi dari PLN. Kompensasi bagi pelanggan memiliki payung hukum yang harus ditaati pihak manajemen PLN,” tegas APP, Minggu (24/5/2026) malam.
Menurutnya, blackout yang terjadi tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya operasional usaha selama listrik padam.
Selain itu, bahan makanan milik warga dan pedagang juga banyak yang rusak karena tidak tersimpan dengan baik. Gangguan jaringan komunikasi dan internet turut memperburuk situasi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari pada layanan digital.
“Banyak warga mengalami kerugian karena usaha terganggu, bahan makanan rusak, jaringan komunikasi terganggu,” ujarnya.
APP menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius PLN agar tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia meminta perusahaan penyedia listrik negara itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, khususnya sistem interkoneksi di wilayah Sumatera.
Menurutnya, listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas perkotaan. Karena itu, ketahanan energi dan sistem mitigasi gangguan kelistrikan harus diperkuat.
“Ke depan, ketahanan energi dan sistem mitigasi kelistrikan harus menjadi perhatian serius. Karena listrik hari ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan penopang utama aktivitas kota,” katanya.
APP juga menyoroti minimnya informasi yang diterima masyarakat selama blackout berlangsung. Ia menilai PLN perlu lebih terbuka dan responsif dalam menyampaikan kondisi gangguan, estimasi waktu pemulihan, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat saat terjadi pemadaman massal.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tidak panik dan dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama proses pemulihan berlangsung.
“Ke depan kiranya ada informasi resmi, rencana pemadaman begitu juga estimasi lamanya pemadaman serta memberikan upaya yang harus dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik dan bingung,” tandasnya.
Meski demikian, APP mengaku memahami adanya gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan yang menyebabkan blackout tersebut. Namun ia menegaskan, masyarakat tetap membutuhkan kepastian, transparansi informasi, dan percepatan pemulihan yang nyata di lapangan.
Ia menambahkan, PLN harus menjadikan insiden blackout ini sebagai momentum evaluasi besar-besaran terhadap kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Terlebih, gangguan listrik dalam skala besar dapat berdampak langsung terhadap sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan lingkungan.
Di sisi lain, APP juga memberikan apresiasi kepada para petugas teknis PLN yang bekerja tanpa mengenal waktu demi memulihkan sistem kelistrikan. Menurutnya, para petugas lapangan telah bekerja keras siang dan malam untuk memastikan pasokan listrik kembali normal di tengah situasi yang cukup sulit.
“Bagi petugas yang sudah bekerja di luar jam bertugas kiranya dapat perhatian khusus,” pungkasnya.(RS)
