BLOKBERITA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan sedikitnya 11 poin aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7/2026). Berbagai persoalan strategis menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, peredaran narkoba, kesejahteraan guru honorer, hingga persoalan pelayanan publik di Kota Medan.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, bersama jajaran pengurus HMI. Kehadiran mereka diterima langsung Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Zulkarnain, serta Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan.
Dalam penyampaiannya, Cici Indah Risky mengatakan HMI ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga legislatif sebagai mitra dalam mengawal berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik dan masukan yang konstruktif demi kemajuan Kota Medan.
Ia berharap DPRD Kota Medan terus membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa, termasuk menerima langsung setiap penyampaian aspirasi yang dilakukan melalui aksi maupun audiensi.
“Kami berharap komunikasi antara mahasiswa dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik. Aspirasi yang kami bawa merupakan suara masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, HMI menyoroti meningkatnya kasus kriminalitas, khususnya aksi begal dan tawuran yang dinilai masih menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat. Menurut mereka, persoalan tersebut memerlukan langkah nyata melalui sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.
Selain persoalan keamanan, HMI juga menyoroti tingginya peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di sejumlah wilayah di Kota Medan. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.
Isu kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. HMI menilai penghasilan guru honorer yang masih berada di kisaran Rp850 ribu per bulan belum mencerminkan penghargaan terhadap jasa para pendidik. Mereka berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan pengupahan agar kesejahteraan guru honorer semakin meningkat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyebut kehadiran mahasiswa sebagai mitra kritis sangat penting dalam proses pembangunan daerah.
Wong menjelaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah, serta penganggaran. Karena itu, setiap aspirasi yang diterima akan dipelajari dan diteruskan kepada pemerintah maupun instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Terkait harapan agar setiap aksi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD, Wong menjelaskan bahwa seluruh unsur pimpinan DPRD memiliki kewenangan yang sama dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurutnya, siapa pun pimpinan yang menerima aspirasi tetap mewakili institusi DPRD Kota Medan.
Ia menjelaskan, pada aksi mahasiswa sebelumnya dirinya sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta sehingga penerimaan aspirasi dilakukan oleh wakil ketua DPRD.
Wong juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi mahasiswa sebelumnya telah disampaikan kepada DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Ia berharap berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat segera memperoleh perhatian dan solusi.
“Kami berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa. Aspirasi tidak hanya diterima, tetapi juga kami teruskan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Menanggapi penjelasan tersebut, HMI meminta DPRD turut menyampaikan dokumentasi penyerahan aspirasi ke DPR RI sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada organisasi serta masyarakat.
Dalam dialog itu, Wong juga menyinggung persoalan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kota Medan. Menurutnya, DPRD telah berupaya menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak Pertamina, meski saat itu belum dapat bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang.
Selain itu, ia menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai berdampak pada meningkatnya kemacetan di sejumlah ruas jalan. Wong berharap pelaksanaan proyek strategis tersebut dibarengi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan sehingga tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan DPRD akan terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus diteruskan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Di akhir pertemuan, HMI Cabang Medan secara resmi menyerahkan dokumen berisi 11 poin aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebagai bahan tindak lanjut dalam upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Medan.(RS)
