BLOKBERITA.COM — Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., menegaskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah dalam merealisasikan setiap program yang direncanakan.
Menurut Wong, pembahasan anggaran tidak boleh hanya berkutat pada besaran nominal yang tercantum dalam dokumen APBD. Hal yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang disepakati benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi warga Kota Medan.
Pernyataan itu disampaikan Wong Chun Sen setelah Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyampaikan penjelasan kepala daerah mengenai R-APBD Tahun Anggaran 2027 berikut dokumen pendukung kepada DPRD Kota Medan.
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
“Yang paling penting bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan,” kata Wong Chun Sen, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, DPRD Kota Medan akan melakukan pencermatan terhadap berbagai program yang diajukan Pemko Medan. Setiap alokasi anggaran akan dibahas dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang berkembang di lapangan.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan program-program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Wong mengatakan, penentuan program prioritas juga harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan penting agar rencana pembangunan yang dituangkan dalam APBD dapat dilaksanakan secara realistis.
“Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Program yang dianggarkan harus benar-benar menjadi prioritas dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, DPRD akan melihat keterkaitan antara program yang diusulkan dengan persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan warga dinilai penting agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.
Wong juga mengingatkan agar besarnya alokasi anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah program. Menurut dia, efektivitas pelaksanaan dan hasil yang diperoleh masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pembahasan.
“Jangan sampai anggaran besar, tetapi realisasinya tidak maksimal atau tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program harus dibahas secara cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Wong menegaskan DPRD Kota Medan akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dalam proses pembahasan R-APBD 2027. Kedua fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan rencana belanja daerah memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut APBD pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran harus diarahkan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
“Intinya, kita ingin APBD Kota Medan 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan kota. Karena itu, yang kita kawal bukan hanya angka dalam APBD, tetapi juga realisasi dan manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Wong.(RS)
