BLOKBERITA.COM – Kota Medan kembali viral. Pasalnya bukan karena meraih prestasi dalam pelayanan publik atau kinerja. Tetapi diramaikan dengan adanya kebijakan Walikota Medan Rico Waas yang mengalokasikan dana APBD/uang rakyat sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan/rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan.
Demikian pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dalam siaran persnya pada Jumat (19/06/2026). LBH Medan juga menilai bahwa Kapolrestabes sedang berbohong kepada publik. ” Sebab, bagaimana mungkin pemimpin tertinggi Polrestabes Medan belum mengetahui pengalokasian rehabilitasi gedung satreskrim yang nilainya fantastis tersebut???,” Tanya Irvan Saputra dan Siti Khadijah.
Menurut Irvan yang juga Direktur LBH Medan itu, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, paket kegiatan pembangunan/rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan tercatat jelas Kode RUP 66841851 dengan nilai anggaran sebesar Rp10 miliar.
” Oleh karena itu, LBH secara tegas mengatakan Kapolrestabes Medan sedang berbohong kepada publik jika mengatakan belum mengetahuinya dan perlu data dahulu,” ulangnya.
” Maka sudah seharusnya pengalokasian APBD sebesar Rp10 Miliar dihentikan segera. Karena telah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)dan prinsip kepentingan umum. Serta diduga telah melanggar UUD 1945, UU HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 serta Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan merugikan rakyat khususnya Kota Medan,” tambahnya.
Perlu diketahui jika pengalokasian dana ini bukan kali ini saja, sebelumnya telah dua kali dilakukan, yang pertama berhasil terlaksana dan yang ke-dua tahun 2025 tidak berhasil karena adanya keritik keras masyarakat, LBH Medan dan Fitra Sumut.
Oleh karena itu LBH Medan menduga jika Walikota dan Kapolrestabes Medan kongkalikong dalam proyek rehabilitasi gedung satreskrim Polrestabes Medan. (JJ)
