BLOKBERITA.COM — Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, MPdB menerima aspirasi yang disampaikan kelompok Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya; GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai 3 Gedung DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Kota Medan Zainuddin Lubis.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menegaskan bahwa DPRD Kota Medan terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung. Aspirasi yang disampaikan tentu beragam dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Medan siap menjembatani berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah pandangan kritis terhadap beberapa program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Amin mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi DPRD Kota Medan yang telah membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai organisasi mahasiswa memiliki peran sebagai penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program-program nasional tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan Cipayung Plus adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Menurut Amin, program tersebut perlu dievaluasi karena dinilai belum memiliki urgensi yang jelas dalam menjawab persoalan stunting secara menyeluruh.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan membangun kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas dan sasaran utamanya,” katanya.
Selain itu, Amin menilai pemerintah perlu memastikan tata kelola program berjalan secara tepat sasaran. Menurutnya, anggaran yang sangat besar harus diimbangi dengan mekanisme pendataan penerima manfaat yang jelas agar program benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat yang rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Selain Program Makan Bergizi Gratis, Cipayung Plus juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Organisasi mahasiswa tersebut meminta agar pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Menurut mereka, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi, dampaknya tetap akan dirasakan secara luas oleh masyarakat melalui kenaikan biaya distribusi barang dan jasa.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Oleh karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.
Menutup penyampaian aspirasinya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi berbagai program strategis nasional yang dinilai perlu perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan dicatat dan menjadi bahan masukan bagi DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” pungkasnya.(RS).
