BLOKBERITA.COM – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, menilai sejumlah program yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI sejalan dengan program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hal itu disampaikan Afif usai mengikuti siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026).
Afif mengatakan, salah satu program nasional yang memiliki kesesuaian dengan kebijakan Pemko Medan adalah penguatan dan revitalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya Puskesmas.
Menurutnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan pentingnya perbaikan dan revitalisasi Puskesmas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan langkah Pemko Medan yang telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan revitalisasi Puskesmas pada 2026.
“Saya melihat apa yang sudah dilaksanakan di Kota Medan banyak yang selaras dengan apa yang tadi disampaikan Presiden. Contohnya Puskesmas. Presiden menyampaikan kalau bisa seluruh Indonesia ada perbaikan atau revitalisasi Puskesmas. Medan kan sudah menganggarkan pada 2026 seluruh Puskesmas untuk direvitalisasi,” kata Afif.
Ia menilai berbagai program nasional yang disampaikan Presiden dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Medan pada 2027. Terlebih, DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan saat ini tengah memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Menurut Afif, sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Jadi, ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Presiden yang menjadi program nasional. Bagaimana kita bisa menyelaraskan? Kebetulan memang kita sedang membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2027,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, pendidikan juga dinilai menjadi bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan program Pemko Medan ke depan. Afif menyebut masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di sejumlah sekolah.
“Pendidikan kita kan belum rata ke seluruh sekolah yang membutuhkan. Maka dari itu, kemungkinan di KUA-PPAS kita akan bahas nanti di Badan Anggaran agar bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi program nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian program daerah dengan kebijakan nasional bukan berarti Pemko Medan harus mengesampingkan program yang telah disusun. Menurutnya, program daerah yang memiliki arah kebijakan serupa justru dapat diintegrasikan untuk memperkuat pelaksanaan program nasional di tingkat kota.
“Walaupun di daerah kita punya program sendiri, mana yang bisa kita ambil untuk partisipasi dalam program nasional, sepertinya arahnya lebih bagus ke sana juga. Jadi, tahun ini kita sudah fokus di kesehatan. Saya rasa untuk Puskesmas, tahun depan kita bisa fokus di pendidikan juga,” katanya.
Terkait revitalisasi Puskesmas, Afif menjelaskan bahwa tidak seluruh Puskesmas di Kota Medan memiliki fasilitas rawat inap. Sebagian lainnya masih memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan.
“Tidak semua Puskesmas rawat inap, ada beberapa Puskesmas masih rawat jalan. Tapi memang mengarah kebijakan nasional lebih ke rawat inap sekarang,” ungkapnya.
Afif menilai penguatan Puskesmas penting dilakukan karena terdapat sejumlah jenis penyakit yang menurut kebijakan nasional tidak harus ditangani di rumah sakit, melainkan dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Ada 144 penyakit yang tidak boleh ditangani di rumah sakit, harus ditangani di Puskesmas. Maka itu yang harus menjadi fokus pemerintah kota dalam revitalisasi yang ada sekarang,” katanya.
Selain revitalisasi, Afif menyebut pada pembahasan tahun sebelumnya terdapat usulan pembangunan tiga Puskesmas baru. Namun, perkembangan pembangunan fasilitas tersebut belum dapat dipastikan karena pembahasan KUA-PPAS 2027 belum masuk pada pembahasan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang diajukan ke kami tahun lalu ada tiga Puskesmas baru. Mungkin itu kita bisa coba tanyakan nanti bagaimana prosesnya, progresnya, dan apakah rawat inap sudah dimasukkan ke dalamnya,” ujarnya.
Mengenai lokasi dan perkembangan pembangunan tiga Puskesmas tersebut, Afif mengatakan pihaknya belum memperoleh pembahasan secara rinci.
Ia menjelaskan, setelah pembahasan KUA-PPAS selesai, DPRD Medan akan memanggil masing-masing perangkat daerah untuk membahas lebih detail mengenai program dan kebutuhan anggaran, termasuk terkait pembangunan maupun revitalisasi fasilitas kesehatan.
“Ada beberapa. Secara detail kemarin belum kita lihat progresnya, karena kondisinya kita lagi bahas. Jadi KUA-PPAS kita belum ke dinas, belum ke masing-masing dinas. Nanti setelah KUA-PPAS kita selesai, kita akan panggil dinas masing-masing, termasuk Perkim. Kita akan tanyakan sampai mana progresnya,” pungkasnya.(RS)
