BLOKBERITA.COM – DPRD Kota Medan akan mendalami berbagai catatan, kritik dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/26) sebagai respons atas penjelasan Wali Kota Medan mengenai rancangan perubahan APBD 2026. Selanjutnya, seluruh masukan itu akan menjadi bahan pembahasan antara legislatif dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., mengatakan pembahasan P-APBD 2026 harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, perubahan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan pergeseran atau penambahan angka dalam dokumen APBD, tetapi harus memiliki dasar yang jelas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Jangan hanya perubahan angka saja. Kita akan melihat secara menyeluruh apa yang menjadi catatan dan masukan dari seluruh fraksi untuk kemudian dibahas pada tahapan berikutnya,” ujar Wong Chun Sen.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, DPRD akan mencermati kemampuan Pemko Medan dalam merealisasikan target pendapatan sekaligus mengelola belanja daerah. Evaluasi terhadap kedua komponen tersebut dinilai penting agar perubahan anggaran yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Wong, pembahasan tersebut juga harus melihat kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan. DPRD tidak hanya akan melihat dokumen secara administratif, tetapi juga mencermati sejauh mana program yang telah direncanakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pendapatan dan belanja daerah akan kita lihat secara mendalam. Termasuk hasil resapan dan pelaksanaan program di lapangan, karena waktu yang tersisa untuk pelaksanaan tahun anggaran ini juga semakin terbatas,” katanya.
Wong menambahkan, keterbatasan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan P-APBD. Setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikannya dalam sisa waktu tahun berjalan.
Karena itu, DPRD Medan juga akan memberikan perhatian terhadap program-program prioritas yang tercantum dalam rancangan perubahan anggaran. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat harus mendapat perhatian dalam pembahasan bersama Pemko Medan.
Ia mengingatkan agar perubahan APBD tidak berhenti pada pencapaian serapan anggaran secara administratif. Menurutnya, ukuran keberhasilan program juga harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Program prioritas harus kita lihat, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD Medan itu menyebutkan, pembahasan P-APBD 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. DPRD bersama Pemko Medan akan mencermati setiap masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi sebelum pembahasan memasuki tahapan selanjutnya.
Masukan dari masing-masing fraksi, lanjut Wong, akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat kembali berbagai program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan APBD. Pembahasan juga diharapkan dapat memperjelas alasan perubahan anggaran serta memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat. APBD Perubahan ini harus mampu menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di lapangan,” pungkas Wong.
Dengan demikian, pembahasan P-APBD 2026 tidak hanya diarahkan pada penyesuaian struktur pendapatan dan belanja, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran. DPRD Medan memastikan berbagai catatan fraksi akan menjadi bagian dari proses pembahasan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(RS)
